ASEAN Economy Community (AEC): Siapkah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia?

ASEAN Economy Community

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi IX ASEAN yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada 7 Oktober 2003, disepakati Deklarasi ASEAN Concord II. Dalam deklarasi tersebut, disepakati beberapa komitmen, diantaranya adalah mengenai ASEAN Economic Community (AEC) yang semula akan dilaksanakan pada tahun 2020, kemudian disepakati untuk dipercepat menjadi tahun 2015. AEC bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi regional di kawasan ASEAN. Dalam dokumen ASEAN Economic Community Blueprint yang diterbitkan Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Januari 2008, disebutkan karakteristik dan elemen-elemen yang harus terpenuhi dalam pembentukan AEC, diantaranya adalah (a) basis produksi dan pasar tunggal, (b) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (c) kawasan perkembangan ekonomi yang adil, (d) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Masing-masing karakteristik AEC tersebut, memiliki elemen-elemen inti terkait aksi yang dapat dilakukan masing-masing negara untuk mempersiapkan AEC 2015.

Logo AEC

Infrastruktur jalan dan jembatan Indonesia

Salah satu elemen inti terkait persiapan AEC 2015, adalah pengembangan infrastruktur, yang merupakan bagian untuk mewujudkan karakteristik kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. Infrastruktur tersebut diantaranya adalah di bidang transportasi, bidang informasi teknologi, dan bidang energi dan sumber daya mineral. Bidang transportasi memerlukan perhatian khusus dalam mengembangkan potensi kawasan pasar bebas ASEAN dalam AEC 2015. Diperlukan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi agar kawasan ASEAN berkembang menjadi tujuan produksi, pariwisata, dan investasi juga pemerataan pembangunan. Dalam mempersiapkan infrastruktur untuk AEC 2015, pembangunan jaringan jalan dan jembatan mutlak dibutuhkan sebagai prasarana utama dalam transportasi darat.

Infografis fakta infrastruktur jalan dan jembatan Indonesia
Infrastruktur transportasi darat berupa jalan dan jembatan di Indonesia menurut World Economic Forum 2014, berada pada peringkat 72 besar dunia, atau naik 6 peringkat dari tahun 2013. Di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2013, Indonesia sampai tahun 2013 memiliki ruas jalan nasional sepanjang 38.569,82 km, dimana 50,81% dalam kondisi baik, 38,40% dalam kondisi sedang, 6,50% dalam kondisi rusak ringan, dan 4,29% jalan nasional dalam kondisi rusak berat.

Infrastruktur jalan di Indonesia juga terdapat ruas yang dikategorikan sebagai ruas jalan strategis nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga  dijelaskan bahwa Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. Panjang jalan strategis nasional rencana Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 92/KPTS/M/2011 adalah sepanjang 11.577,807 km.

Selain itu, infrastruktur jalan di Indonesia juga terdiri dari jalan tol atau yangdisebut jalan bebas hambatan. Jalan tol adalah jalan yang masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m. Jalan Tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Sampai Tahun 2013 jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 784 km di empat pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Ada pula beberapa ruas jalan tol yang menjadi rencana prioritas, yaitu sepanjang 534 km. Salah satu ruas jalan tol yang baru saja selesai dan diresmikan pada tahun 2015 ini adalah Ruas Tol Cikampek-Palimanan yang merupakan ruas jalan tol terpanjang di Indonesia, dengan panjang 116,75 km.

Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat, laut, jalan raya dan jalan kereta api. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan, memiliki banyak sungai, dan juga lembah mengakibatkan keberadaan jembatan sangat dibutuhkan. Teknologi pembangunan jembatan juga telah berkembang dengan pesat, mulai dari perencanaan, teknologi bahan (beton, baja, kabel), teknologi perencanaan dan pelaksanaan serta teknologi rehabilitasi dan perkuatan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (Bridge Management System / BMS). Peran dari sistem ini terutama untuk penyimpanan data pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi serta data inspeksi. Berdasarkan data BMS Tahun 2012, terdapat sebanyak 16.509 unit jembatan pada ruas jalan nasional dengan total panjang 391,35 ribu m.

Teknologi infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia

Dalam hal penguasaan dan penerapan teknologi infrastruktur di bidang jalan dan jembatan, Indonesia sudah menerapkan beberapa teknologi terkait proses perencanaan, konstruksi, monitoring dan evaluasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai lembaga penelitian dan pengembangan teknologi terapan untuk infrastruktur jalan dan jembatan, telah “melahirkan” beberapa teknologi terapan untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Di bidang bahan dan perkerasan jalan, terdapat teknologi pemanfaatan material aspal buton atau disebut Asbuton, kemudian ada teknologi untuk perbaikan jalan berlubang dengan teknologi tambalan cepat mantap, dan lain sebaginya. Di bidang geoteknik jalan, terdapat teknologi timbunan ringan, penanganan tanah lempung, penanganan stabilitas lereng, teknologi geotextile, dan lain sebagainya. 

Teknologi infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia
Sedangkan di bidang lalu lintas dan lingkungan jalan, terdapat teknologi Intelligent Transportation System (ITS), pemeriksaan kondisi jalan dengan Hawk Eye, pedoman jalan hijau, ruang henti khusus (RHK) untuk sepeda motor, pengukuran beban kendaraan bergerak (weigh-in-motion / WIM) dan lain sebagainya. Di bidang jembatan, teknologi yang sedang dikembangkan adalah jembatan integral, jembatan dengan material Fiber Reinforced Polimer (FRP), jembatan dengan konstruksi terapung, pemanfaatan jembatan sebagai instrumen pengukur beban kendaraan bergerak (WIM Bridges), pengembangan teknologi beton tanpa atau sedikit semen dengan memanfaatkan limbah fly ash, dan lain sebagainya.

Kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan Indonesia

Selama ini Indonesia memang masih dalam tahapan membangun infrastruktur, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai dan belum merata. Oleh karena itu, pembangunan Infrastruktur Indonesia di masa pemerintahan presiden Joko Widodo kini mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas utama. Anggaran untuk membiayai infrastruktur naik signifikan, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapat anggaran Rp 105 triliun, naik sekitar 33.7% dari anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jaringan infrastruktur jalan dan jembatan seperti pembangunan ruas jalan nasional baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol sepanjang 1000 km. Teknologi infrastruktur bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam tahapan perencanaan, konstruksi, monitoring dan evaluasi dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat terlaksana sesuai target dengan efektif dan efisien terkait anggaran yang tersedia cukup besar.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah seperti Sumatera dan Jawa mungkin memiliki infrastruktur jaringan jalan yang sudah cukup siap, kemudian wilayah tengah seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara saat ini banyak melakukan pembangunan infrastruktur, sedangkan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku masih perlu dibangun dalam kuantitas yang besar. Oleh karena itu, dalam rangka pemerataan dan persiapan infrastruktur Indonesia, khususnya infrastruktur bidang jalan dan jembatan di wilayah timur perlu dijadikan prioritas utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk mempermudah pembangunan di wilayah tersebut, langkah awal yang dapat dilakukan adalah pembangunan pelabuhan dan bandara baru sehingga distribusi logistik lebih cepat dan murah. Dalam program Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 telah dicanangkan pembangunan lima pelabuhan baru dan lima bandar baru di kawasan Indonesia Timur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan akan lebih mudah terkait cepat dan murahnya akses material yang diperlukan dari lokasi lain.

Dalam menghadapi AEC 2015 ini, dapat dikatakan aspek infrastruktur Indonesia belum cukup siap, terkait belum meratanya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini. Namun, pemerintah tengah giat dan menggalakan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan kemerataan di wilayah Indonesia Timur. Diharapkan dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan ini, dalam menghadapi AEC, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dibanding negara ASEAN lain, dan daya saing Indonesia meningkat seiring meratanya pembangunan infrastruktur. Sehingga Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, dapat berkembang dan menjadi negara yang maju dan unggul di kawasan ASEAN di masa yang akan datang.

Referensi

  • ASEAN Economic Community Blueprint, ASEAN Secretariat. Jakarta, Indonesia: 2008.
  • Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, Indonesia: 2013.
  • The Global Competitiveness Report 2013 – 2014, World Economic Forum 2014. Davos-Klosters, Switzerland: 2014.
  • Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 2015-2019, Kementerian PPN/ Bappenas. Jakarta, Indonesia: 2015.
  • Produk Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. http://www.pusjatan.pu.go.id/. Diakses tanggal: 30 Juli 2015.

Catatan: Tulisan ini telah dimuat dalam rubrik suara alumni di Majalah "CREMONA: Civil Engineering Magazine" Edisi 15 yang diterbitkan pada  tahun 2015 oleh Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS) ITB.

Majalah Cremona #15

Komentar

Postingan Populer